Dalam upaya untuk lebih memperkuat perlindungan bagi pemegang saham independen dan untuk meningkatkan kualitas keterbukaan informasi oleh Perusahaan Terbuka (“Perusahaan”) sehubungan dengan transaksi afiliasi dan transaksi benturan kepentingan, Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) baru-baru ini menerbitkan Peraturan No. 42/POJK.04/2020 Tahun 2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan (“POJK 42/2020”), yang memperbaharui ketentuan yang berkaitan dengan pelaksanaan jenis-jenis transaksi tersebut. Sebelumnya, hal-hal serupa diatur dalam Peraturan IX.E.1 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. Kep-412/BL/2009 Tahun 2009 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu (“Peraturan IX.E.1”) dan akan dicabut pada 21 Oktober 2020.[1]
......