Untuk menangani setiap masalah keuangan nasional yang muncul sebagai akibat dari pandemi Virus Corona 2019 (COVID-19) yang tengah terjadi, Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) berwenang untuk membebaskan Pihak Tertentu dari penerapan wajib prinsip keterbukaan dalam sektor pasar saham.[1] Prinsip keterbukaan tersebut pada awalnya ditetapkan di dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Hukum No. 1 tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (“Peraturan 1/2020").[2]
......