Pendahuluan

Dalam rangka memitigasi dampak berkelanjutan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) terhadap ekonomi nasional, Pemerintah Indonesia ingin memperkenalkan sejumlah kebijakan dan langkah keuangan yang bersifat luar biasa. Berdasarkan tujuan keseluruhan tersebut, pemerintah kemudian menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (“Perppu 1/2020”),[1] yang baru saja disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat menjadi Undang-Undang,[2] yaitu Undang-Undang No. 2 Tahun 2020.