| Issue Number : 3882

Kegiatan Usaha E-Commerce Diatur Lebih Lanjut

Seiring dengan meningkatnya popularitas perdagangan melalui sistem elektronik (“PMSE”) di seluruh Indonesia, pemerintah berharap untuk membangun kendali yang ketat di bidang PMSE melalui penerbitan Peraturan Pemerintah No. 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (“PP 80/2019”).[1]

 

Saat ini, di tengah lonjakan signifikan pemakaian PMSE akibat pandemi COVID-19,[2] Menteri Perdagangan (“Mendag”) telah menerbitkan Peraturan No. 50 Tahun 2020 tentang Ketentuan Perizinan Usaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan melalui Sistem Elektronik (“Permendag 50/2020”), sebagai aturan pelaksana dari PP 80/2019.[3]

......

Subscribe to read more legal analysis.

Hukumonline Pro Intelligence

Platform AI hukum terpercaya sebagai solusi komprehensif riset Anda

professionalprofessionalProfessional Solutions
professionalprofessionalUniversity Solutions
*Syarat dan ketentuan berlaku

Seiring dengan meningkatnya popularitas perdagangan melalui sistem elektronik (“PMSE”) di seluruh Indonesia, pemerintah berharap untuk membangun kendali yang ketat di bidang PMSE melalui penerbitan Peraturan Pemerintah No. 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (“PP 80/2019”).[1]

 

Saat ini, di tengah lonjakan signifikan pemakaian PMSE akibat pandemi COVID-19,[2] Menteri Perdagangan (“Mendag”) telah menerbitkan Peraturan No. 50 Tahun 2020 tentang Ketentuan Perizinan Usaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan melalui Sistem Elektronik (“Permendag 50/2020”), sebagai aturan pelaksana dari PP 80/2019.[3]

......

Subscribe to read more legal analysis.

Hukumonline Pro Intelligence

Platform AI hukum terpercaya sebagai solusi komprehensif riset Anda

professionalprofessionalProfessional Solutions
professionalprofessionalUniversity Solutions
*Syarat dan ketentuan berlaku
2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info