Untuk mendukung usaha peningkatan peringkat kemudahan berusaha Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (“Menteri”) telah menerbitkan Peraturan No. 14 Tahun 2020 (“Perubahan Kedua”) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri No. 4 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan Terbatas (“Permenkumham 4/2014”)[1] yang pada intinya menyederhanakan ketentuan terkait prosedur pengesahan perseroan terbatas sebagai badan hukum.[2]
......