Pendahuluan

Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) jelas berdampak sangat negatif terhadap ekonomi global, termasuk di Indonesia. Bersama dengan kemerosotan ekonomi, risiko timbulnya kredit bermasalah pun mengalami kenaikan.[1] Dalam upaya memperbaiki situasi ini, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) No. 11/POJK.03/2020 Tahun 2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019,[2] serta Peraturan OJK No. 14/POJK.05/2020 Tahun 2020 tentang Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019 bagi Lembaga Jasa Keuangan Nonbank,[3] keduanya sama-sama mengatur tentang relaksasi utang melalui mekanisme restrukturisasi.