| Issue Number : 3870

Sanksi untuk Pelanggaran PSBB di DKI Jakarta Diperkenalkan

Dalam upaya meningkatkan kepastian hukum dan sebagai tindak lanjut terhadap pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (“PSBB”) di wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta (“DKI Jakarta”), yang awalnya diatur dalam Pasal 27 Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta (“Gubernur”) No. 33 Tahun 2020 tentang Pengenaan Sanksi Terhadap Pelanggaran Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta,[1] Gubernur baru saja menerbitkan Peraturan No. 41 Tahun 2020 tentang Pengenaan Sanksi Terhadap Pelanggaran Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019 (“COVID-19”) di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (“Pergub 41/2020”).

......

Subscribe to read more legal analysis.

Hukumonline Pro Intelligence

Platform AI hukum terpercaya sebagai solusi komprehensif riset Anda

professionalprofessionalProfessional Solutions
professionalprofessionalUniversity Solutions
*Syarat dan ketentuan berlaku

Dalam upaya meningkatkan kepastian hukum dan sebagai tindak lanjut terhadap pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (“PSBB”) di wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta (“DKI Jakarta”), yang awalnya diatur dalam Pasal 27 Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta (“Gubernur”) No. 33 Tahun 2020 tentang Pengenaan Sanksi Terhadap Pelanggaran Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta,[1] Gubernur baru saja menerbitkan Peraturan No. 41 Tahun 2020 tentang Pengenaan Sanksi Terhadap Pelanggaran Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019 (“COVID-19”) di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (“Pergub 41/2020”).

......

Subscribe to read more legal analysis.

Hukumonline Pro Intelligence

Platform AI hukum terpercaya sebagai solusi komprehensif riset Anda

professionalprofessionalProfessional Solutions
professionalprofessionalUniversity Solutions
*Syarat dan ketentuan berlaku
2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info