Dalam upaya meningkatkan kepastian hukum dan sebagai tindak lanjut terhadap pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (“PSBB”) di wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta (“DKI Jakarta”), yang awalnya diatur dalam Pasal 27 Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta (“Gubernur”) No. 33 Tahun 2020 tentang Pengenaan Sanksi Terhadap Pelanggaran Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta,[1] Gubernur baru saja menerbitkan Peraturan No. 41 Tahun 2020 tentang Pengenaan Sanksi Terhadap Pelanggaran Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019 (“COVID-19”) di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (“Pergub 41/2020”).
......