Pendahuluan

Melanjutkan rangkaian pembahasan RUU Cipta Kerja (“RUU”), yang sebelumnya telah membahas tentang persyaratan dasar perizinan berusaha dan ketenagakerjaan, edisi Indonesian Law Digest (“ILD”) kali ini akan membahas bab ketiga dari bagian pertama dalam rangkaian pembahasan Omnibus Law kami. Bab ketiga ini akan membahas ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam RUU tentang topik-topik yang belum dibahas terkait investasi non-pemerintahan. Awalnya, pembahasan kami bermaksud untuk tidak memasukan ketentuan terkait Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (“UMKM”), yang dianggap memiliki karakteristik yang lebih spesifik jika dibandingkan dengan dengan pelaku usaha lain yang terkena dampak ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam RUU. Oleh karena itu, kami berencana untuk membahas perihal UMKM ini dalam bagian kedua dari rangkaian ILD ini. Namun, dengan alasan efisiensi dan kesinambungan, beberapa ketentuan dalam RUU mengenai masalah UMKM pada akhirnya akan dimasukan ke dalam edisi ILD kali ini.