Pendahuluan

Mewakilkan Pemerintah Indonesia, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyerahkan Rancangan Undang-Undang tentang Cipta Kerja (“RUU”) resmi ke Dewan Perwakilan Rakyat (“DPR”) pada 12 Februari 2020.[1] Diklasifikasikan sebagai omnibus law, RUU bertujuan untuk memberikan serangkaian kebijakan dan tindakan yang komprehensif dan strategis untuk menciptakan lebih banyak peluang kerja bagi pekerja Indonesia dan diharapkan akan membangun kesejahteraan yang lebih baik untuk masyarakat di Indonesia secara umum.[2]