| Issue Number : 3824

Pemerintah Mengeluarkan Kebijakan Karantina Untuk Warga Negara Asing Untuk Mengantisipasi Wabah Corona

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (“Menkumham”) baru-baru ini menerbitkan Peraturan No. 7 Tahun 2020 tentang Pemberian Visa dan Izin Tinggal dalam Upaya Pencegahan Masuknya Virus Corona (“Permenkumham 7/2020”).

Pada intinya, Permenkumham menetapkan prosedur komprehensif yang mengatur tentang pembatasan khusus dalam pemberian visa dan izin tinggal kepada warga negara Tiongkok dan orang asing dari Tiongkok dalam rangka memperkecil kemungkinan masuknya virus Corona (“Covid-19”) ke wilayah Republik Indonesia yang sebelumnya tidak diatur dalam Peraturan Menkumham No. 3 Tahun 2020 tentang Penghentian Sementara Bebas Visa Kunjungan, Visa dan Pemberian Izin Tinggal Keadaan Terpaksa bagi Warga Negara Republik Rakyat Tiongkok (“Permenkumham 3/2020”).[1] Dengan demikian, terbitnya Permenkumham 7/2020 sekaligus mencabut dan menggantikan Permenkumham 3/2020.[2]

......

Subscribe to read more legal analysis.

Hukumonline Pro Intelligence

Platform AI hukum terpercaya sebagai solusi komprehensif riset Anda

professionalprofessionalProfessional Solutions
professionalprofessionalUniversity Solutions
*Syarat dan ketentuan berlaku

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (“Menkumham”) baru-baru ini menerbitkan Peraturan No. 7 Tahun 2020 tentang Pemberian Visa dan Izin Tinggal dalam Upaya Pencegahan Masuknya Virus Corona (“Permenkumham 7/2020”).

Pada intinya, Permenkumham menetapkan prosedur komprehensif yang mengatur tentang pembatasan khusus dalam pemberian visa dan izin tinggal kepada warga negara Tiongkok dan orang asing dari Tiongkok dalam rangka memperkecil kemungkinan masuknya virus Corona (“Covid-19”) ke wilayah Republik Indonesia yang sebelumnya tidak diatur dalam Peraturan Menkumham No. 3 Tahun 2020 tentang Penghentian Sementara Bebas Visa Kunjungan, Visa dan Pemberian Izin Tinggal Keadaan Terpaksa bagi Warga Negara Republik Rakyat Tiongkok (“Permenkumham 3/2020”).[1] Dengan demikian, terbitnya Permenkumham 7/2020 sekaligus mencabut dan menggantikan Permenkumham 3/2020.[2]

......

Subscribe to read more legal analysis.

Hukumonline Pro Intelligence

Platform AI hukum terpercaya sebagai solusi komprehensif riset Anda

professionalprofessionalProfessional Solutions
professionalprofessionalUniversity Solutions
*Syarat dan ketentuan berlaku
2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info