Untuk mendukung penyelenggaraan pelayanan perizinan berusaha bidang lingkungan hidup dan kehutanan, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (“Menteri”) telah menerbitkan Peraturan No. P.6/MENLHK/SETJEN/KUM.1/1/2020 tentang Pelimpahan Kewenangan Penerbitan Perizinan Berusaha Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (“Permen LHK 6/2020”).[1] Pada esensinya, Permen LHK 6/2020 menetapkan rincian terkait penerbitan izin, yang saat ini telah didelegasikan dari Menteri ke Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (“BKPM”) dan penunjukan pejabat penghubung oleh Menteri untuk ditempatkan di BKPM.
......