| Issue Number : 3816

Omnibus Law Perpajakan Diserahkan ke DPR

Setelah pengajuan Rancangan Undang-Undang tentang Cipta Kerja,[1] Pemerintah Indonesia telah mengajukan Rancangan Undang-Undang Ketentuan dan Fasilitas Perpajakan untuk Penguatan Perekonomian secara resmi (“RUU”) kepada Dewan Perwakilan Rakyat (“DPR”) untuk pembahasan lebih lanjut.[2] Pada intinya, RUU bertujuan untuk membentuk kerangka hukum perpajakan yang akan dapat mengakomodir perkembangan dinamis yang berkelanjutan dari bidang ekonomi dan hukum.[3]

......

Subscribe to read more legal analysis.

Hukumonline Pro Intelligence

Platform AI hukum terpercaya sebagai solusi komprehensif riset Anda

professionalprofessionalProfessional Solutions
professionalprofessionalUniversity Solutions
*Syarat dan ketentuan berlaku

Setelah pengajuan Rancangan Undang-Undang tentang Cipta Kerja,[1] Pemerintah Indonesia telah mengajukan Rancangan Undang-Undang Ketentuan dan Fasilitas Perpajakan untuk Penguatan Perekonomian secara resmi (“RUU”) kepada Dewan Perwakilan Rakyat (“DPR”) untuk pembahasan lebih lanjut.[2] Pada intinya, RUU bertujuan untuk membentuk kerangka hukum perpajakan yang akan dapat mengakomodir perkembangan dinamis yang berkelanjutan dari bidang ekonomi dan hukum.[3]

......

Subscribe to read more legal analysis.

Hukumonline Pro Intelligence

Platform AI hukum terpercaya sebagai solusi komprehensif riset Anda

professionalprofessionalProfessional Solutions
professionalprofessionalUniversity Solutions
*Syarat dan ketentuan berlaku
2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info