Pemerintah Atur Proses Seleksi Kreditor Asing yang Lebih Efektif

Untuk meningkatkan efisiensi berbagai proses yang terlibat dalam pencarian pembiayaan dari kreditor asing swasta, Menteri Keuangan (“Menteri”) telah menerbitkan Peraturan No. 214/PMK.08/2019 tentang Tata Cara Pengadaan Pembiayaan Yang Bersumber Dari Kreditor Swasta Asing ("PMK 214/2019"), yang mendefinisikan kembali prosedur yang harus diikuti oleh lembaga keuangan asing, lembaga keuangan nasional dan lembaga non-keuangan asing yang berlokasi di luar Indonesia (secara kolektif disebut sebagai "Kreditor") dalam pengadaan obligasi pinjaman kepada Pemerintah Indonesia berdasarkan perjanjian pinjaman.[1]