Pemerintah Kembali Memberikan Insentif Fiskal Atas Impor Barang Untuk Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi

Menteri Keuangan (“Menteri”) telah menetapkan pemberian insentif fiskal yang lebih banyak demi menjaring investasi yang lebih besar di bidang kegiatan usaha hulu migas[1] melalui penerbitan Peraturan No. 217/PMK.04/2019 tentang Pembebasan Bea Masuk dan Tidak Dipungut Pajak dalam Rangka Impor atas Impor Barang Untuk Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (“PMK 217/2019”).

Saat berlakunya PMK 217/2019, kerangka hukum di bawah ini yang mengatur tentang pembebasan bea masuk dan tidak dipungut Pajak Dalam Rangka Impor (“PDRI”) untuk kegiatan usaha hulu migas dicabut dan digantikan (secara bersama-sama disebut sebagai “Peraturan Sebelumnya”):