Pendahuluan

Pada 6 Januari 2020, the Mahkamah Konstitusi menjatuhkan Putusan No. 18/PUU-XVII/2019 (“Putusan 18/2019”),[1] yang menyatakan bahwa Pasal 15 (2) dan Pasal 15 (3) Undang-Undang No. 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (“UU Jaminan Fidusia”) dianggap sebagian inkonstitusional.[2] Putusan tersebut dijatuhkan sehubungan dengan gugatan yang diajukan oleh Aprilliani Dewi dan Suri Agung Prabowo (secara bersama-sama disebut sebagai “Penggugat”), yang mengklaim bahwa hak konstitusionalnya telah dilanggar oleh ketentuan yang ditetapkan dalam pasal-pasal tersebut.[3]