Pendahuluan

Sejak terpilih untuk masa jabatan pertamanya pada tahun 2014, Presiden Joko Widodo memfokuskan kinerja pemerintahannya pada pembangunan ekonomi nasional dan berbagai upaya untuk meningkatkan baik penanaman modal nasional dan penanaman modal asing di Indonesia. Untuk tujuan ini, pemerintah telah menerapkan berbagai kebijakan yang membahas pengembangan infrastruktur, administrasi beberapa penanaman modal dan pajak, dan penyederhanaan berbagai peraturan perundang-undangan (deregulasi).[1]

Memasuki masa jabatannya yang kedua sekarang, fokus Presiden Widodo pada pembangunan tidak berubah, deregulasi diposisikan sebagai landasan kebijakan pemerintah dengan tujuan akhir peningkatan penanaman modal di Indonesia. Sebagai puncak dari proses deregulasi, pemerintah memperkenalkan konsep omnibus law, yang pada akhirnya akan menggantikan beberapa undang-undang yang sudah ada dan mengkonsolidasikannya ke dalam satu kerangka hukum tunggal.[2] Pemerintah menganggap pengembangan omnibus law yang sedang berlangsung sebagai salah satu langkah terpenting untuk meningkatkan penanaman modal di Indonesia yang pada akhirnya dapat memperkuat laju pertumbuhan ekonomi yang lebih stabil.[3]