Menteri Dalam Negeri (“Menteri”) baru-baru ini telah menerbitkan Peraturan No. 102 tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan (“Permendagri 102/2019”) sebagai upaya untuk memberikan kemudahan bagi pengguna dalam pemanfaatan data kependudukan terkait pelayanan publik, perencanaan pembangunan, penegakan hukum dan kegiatan publik lainnya. Untuk mencapai tujuan ini, Permendagri 102/2019 memperbarui ketentuan yang membahas masalah tersebut dan yang sebelumnya diatur dalam Peraturan Menteri No. 61 tahun 2015 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemenfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (“Peraturan Sebelumnya”) yang kini telah dicabut.[1]
......