| Issue Number : 3796

Pemberian Hak Akses untuk Data Kependudukan Diatur Ulang

Menteri Dalam Negeri (“Menteri”) baru-baru ini telah menerbitkan Peraturan No. 102 tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan (“Permendagri 102/2019”) sebagai upaya untuk memberikan kemudahan bagi pengguna dalam pemanfaatan data kependudukan terkait pelayanan publik, perencanaan pembangunan, penegakan hukum dan kegiatan publik lainnya. Untuk mencapai tujuan ini, Permendagri 102/2019 memperbarui ketentuan yang membahas masalah tersebut dan yang sebelumnya diatur dalam Peraturan Menteri No. 61 tahun 2015 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemenfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (“Peraturan Sebelumnya”) yang kini telah dicabut.[1]

......

Subscribe to read more legal analysis.

Hukumonline Pro Intelligence

Platform AI hukum terpercaya sebagai solusi komprehensif riset Anda

professionalprofessionalProfessional Solutions
professionalprofessionalUniversity Solutions
*Syarat dan ketentuan berlaku

Menteri Dalam Negeri (“Menteri”) baru-baru ini telah menerbitkan Peraturan No. 102 tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan (“Permendagri 102/2019”) sebagai upaya untuk memberikan kemudahan bagi pengguna dalam pemanfaatan data kependudukan terkait pelayanan publik, perencanaan pembangunan, penegakan hukum dan kegiatan publik lainnya. Untuk mencapai tujuan ini, Permendagri 102/2019 memperbarui ketentuan yang membahas masalah tersebut dan yang sebelumnya diatur dalam Peraturan Menteri No. 61 tahun 2015 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemenfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (“Peraturan Sebelumnya”) yang kini telah dicabut.[1]

......

Subscribe to read more legal analysis.

Hukumonline Pro Intelligence

Platform AI hukum terpercaya sebagai solusi komprehensif riset Anda

professionalprofessionalProfessional Solutions
professionalprofessionalUniversity Solutions
*Syarat dan ketentuan berlaku
2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info