Pendahuluan

Transaksi repurchase agreement, atau lebih dikenal sebagai transaksi repo, merupakan transaksi yang sering dijumpai di sektor pasar modal dan merepresentasikan alternatif pembiayaan yang saat ini telah dikenal dan dilakukan oleh pelaku-pelaku usaha di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Selain itu, transaksi jenis ini sedang mengalami peningkatan dalam hal nilai, frekuensi dan volume yang membuatnya memiliki peran yang penting dalam memfasilitasi likuiditas pasar. Dengan latar belakang ini, Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) memutuskan untuk menerbitkan Peraturan No. 9/POJK.04/2015 tentang Pedoman Transaksi Repurchase Agreement bagi Lembaga Jasa Keuangan (“POJK 9/2015”) demi memastikan transaksi repo yang efektif, adil dan efisien di seluruh wilayah Indonesia.[1]