Dalam upaya untuk membentuk iklim investasi yang lebih efisien dan efektif di Indonesia, serta untuk meningkatkan kemudahan berusaha secara umum dalam sektor komunikasi di Indonesia, Menteri Komunikasi dan Informatika (“Menteri”) saat ini telah menyederhanakan kerangka peraturan untuk penyelenggaraan jasa telekomunikasi melalui penerbitan Peraturan No. 13 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi (“Permenkominfo 13/2019”). Kerangka Permenkominfo 13/2019 yang baru akan menggabungkan, mencabut dan menggantikan ketentuan hukum yang berlaku bagi jasa telekomunikasi saat berlaku. Kerangka hukum yang berlaku saat ini terdiri dari peraturan dan keputusan berikut:[1]
......