Pendahuluan

Dewan Perwakilan Rakyat (“DPR”) telah berupaya mengesahkan versi terbaru Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“RKUHP 2019”)[1] dalam beberapa bulan terakhir. Upaya penetapan revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”) yang sudah berlaku selama seabad dan telah lama ditunggu akhirnya tampak siap diselesaikan pada bulan September 2019.[2] Namun, hal tersebut kembali ditunda setelah serangkaian demonstrasi tanpa henti di jalanan selama beberapa hari yang melibatkan mahasiswa dan aktivis. Para demonstran terutama memprotes sejumlah pasal kontroversial dalam RKUHP 2019 karena dianggap melanggar gagasan hak asasi manusia yang dianut secara umum. Setelah terjadi demonstrasi, DPR menunda pengesahan RKUHP 2019 hingga anggota DPR yang baru terpilih dalam pemilihan umum nasional tahun ini menempati posisi masing-masing.[3]