Pengawasan Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi Akhirnya Diatur

Selama beberapa tahun terakhir, Pemerintah Indonesia telah memperkenalkan berbagai peraturan turunan tentang penerapan prinsip Mengenali Pemilik Manfaat (Know-Your-Beneficial-Owner – “KYBO”) dalam rangka pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme.[1] Baru-baru ini, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (“Menkumham”) menerbitkan kerangka peraturan lebih lanjut tentang prinsip KYBO, yaitu Peraturan No. 21 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengawasan Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi (“Permenkumham 21/2019”) dengan tujuan akhir menjamin kepatuhan korporasi terhadap penerapan prinsip KYBO.[2]