Pemerintah Memperkenalkan Konsep Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang Lebih Efisien

Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (“PSHK”) terus mempublikasikan fakta bahwa Indonesia saat ini sedang mengalami periode hiper-regulasi yang menghasilkan ribuan peraturan yang diterbitkan selama beberapa tahun terakhir. Oleh karena itu, dengan bertujuan untuk mengurangi perumusan dan pengenalan peraturan yang tidak perlu dan mencegah penerbitan kerangka hukum yang tumpang tindih, Dewan Perwakilan Rakyat (“DPR”) telah mengesahkan Undang-Undang No. 15 Tahun 2019 (“Amandemen”) tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (“UU 12/2011”).