Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme pada Sektor Jasa Keuangan Diperketat

Dalam upaya untuk membawa sektor jasa keuangan sejalan dengan sejumlah rekomendasi yang telah dibuat oleh Financial Action Task Force (“FATF”) sehubungan dengan anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme (“APU-PPT”) yang dilaksanakan oleh Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”), Peraturan No. 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan (“POJK 12/2017”) telah diperbarui dan diubah melalui penerbitan Peraturan No. 23/POJK.01/2019 (“Perubahan”).[1]