Pemerintah Menyusun Prosedur Penunjukan Konsultan untuk Pembaruan Sistem Administrasi Perpajakan

Dalam rangka memperbaharui sistem administrasi perpajakan yang diterapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak berdasarkan Peraturan Presiden No. 40 tahun 2018 tentang Pembaruan Sistem Administrasi Perpajakan (“Perpres 40/2018”), Menteri Keuangan (“Menteri”) memperkenalkan beberapa kerangka yang akan mendukung transisi sistem administrasi perpajakan. Salah satu kerangka tersebut ditetapkan dalam Peraturan Menteri No. 121/PMK.03/2019 tentang Pengadaan Jasa Konsultasi Badan Usaha untuk Pembaruan Sistem Administrasi Perpajakan (“PMK 121/2019”).[1]