Penerbitan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (“Menteri”) No. 12 Tahun 2019 tentang Konsolidasi Tanah (“PermenATR 12/2019”) diharapkan menjadi kerangka hukum modern untuk pembentukan rezim perencanaan tata ruang publik yang yang terencana dengan baik dan akan mendukung agenda reformasi agraria yang sedang berlangsung.[1]
Sebelumnya, hal-hal yang berkaitan dengan konsolidasi tanah diatur dalam Peraturan Menteri No. 4 Tahun 1991 (“PermenATR 4/1991”), yang saat ini telah dicabut dan digantikan oleh PermenATR 12/2019.[2]
......