Pendahuluan

Enam tahun sudah berlalu sejak Rancangan Undang-Undang Pertanahan versi tahun 2013 (“RUU 2013”) dikeluarkan dan dimasukkan dalam Program Legislasi Nasional (“Prolegnas”) 2009 - 2014. RUU 2013 tersebut masih belum disahkan menjadi undang-undang, dan versi baru RUU Pertanahan (“RUU”)[1] telah dikeluarkan pada awal tahun ini (2019).[2] Dewan Perwakilan Rakyat (“DPR”) baru-baru ini menekankan bahwa RUU saat ini sedang dimatangkan sebelum disahkan menjadi undang-undang. Selain itu, menurut Sekretaris Jenderal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (“Kementerian ATR/BPN”) Himawan Arief Sugoto, pembahasan RUU mengalami percepatan sesuai dengan instruksi Presiden Joko Widodo.[3]