Peran BPMA Diatur untuk Pembayaran Kembali Pajak Terkait Perolehan Barang dan/atau Jasa Kena Pajak oleh Kontraktor Migas

Sektor migas masih menjadi sektor yang menguntungkan dan maka dari itu, Pemerintah Indonesia terus mendorong perkembangannya dengan memperkenalkan kebijakan baru yang pro terhadap penanaman modal yang terdiri dari insentif dan fasilitas usaha.[1]

Demi mencapai tujuan ini, Menteri Keuangan (“Menteri”) baru-baru ini menerbitkan Peraturan No. 119/PMK.02/2019 Tata Cara Pembayaran Kembali (Reimbursement) Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Perolehan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak kepada Kontraktor dalam Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (“Permenkeu 119/2019”).