Pemerintah Perketat Pemberian Fasilitas Fiskal untuk Kontraktor KK atau PKP2B

Menteri Keuangan (“Menteri”) telah menerbitkan Peraturan No. 116/PMK.04/2019 tentang Pembebasan atau Keringanan Bea Masuk dan/atau Pembebasan Pajak Pertambahan Nilai Atas Impor Barang Dalam Rangka Kontrak Karya atau Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (“Permenkeu 116/2019”) sebagai upaya untuk memperketat persyaratan yang harus dipenuhi oleh kontraktor Kontrak Kerja –(“KK”) atau Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara (“PKP2B”) untuk memperoleh pembebasan dan/atau keringanan tersebut.[1]