Mahkamah Agung Mengubah Ketentuan Keberatan Terhadap Putusan KPPU

Untuk menciptakan proses hukum yang akuntabel dan transparan untuk keberatan yang diajukan terhadap putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (“KPPU”), Mahkamah Agung (“MA”) telah menerbitkan Peraturan No. 3 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (“PerMA 3/2019”).[1]

Hal-hal tersebut sebelumnya diatur dalam Peraturan MA No. 3 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pengajuan Upaya Hukum Keberatan Terhadap Putusan KPPU (“PerMA 3/2005”), yang saat ini telah dicabut dan digantilan oleh PerMA 3/2019.[2]