| Issue Number : 3673

Digitalisasi Pendaftaran Tanah Diubah Lebih Lanjut

Dengan mempertimbangkan kesiapan data pendukung, sarana, dan prasarana serta teknologi informasi, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (“Menteri ATR”) telah memutuskan untuk menyesuaikan bentuk dan isi sertipikat hak atas tanah, hak pengelolaan (“HPL”), tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun, dan hak tanggungan.[1] Untuk tujuan tersebut, Menteri ATR telah menerbitkan Peraturan No. 7 Tahun 2019 (“Amandemen Kedua”), yang merupakan pengubahan kedua atas Peraturan Menteri ATR No. 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (“Permen ATR 3/1997”).

......

Subscribe to read more legal analysis.

Hukumonline Pro Intelligence

Platform AI hukum terpercaya sebagai solusi komprehensif riset Anda

professionalprofessionalProfessional Solutions
professionalprofessionalUniversity Solutions
*Syarat dan ketentuan berlaku

Dengan mempertimbangkan kesiapan data pendukung, sarana, dan prasarana serta teknologi informasi, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (“Menteri ATR”) telah memutuskan untuk menyesuaikan bentuk dan isi sertipikat hak atas tanah, hak pengelolaan (“HPL”), tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun, dan hak tanggungan.[1] Untuk tujuan tersebut, Menteri ATR telah menerbitkan Peraturan No. 7 Tahun 2019 (“Amandemen Kedua”), yang merupakan pengubahan kedua atas Peraturan Menteri ATR No. 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (“Permen ATR 3/1997”).

......

Subscribe to read more legal analysis.

Hukumonline Pro Intelligence

Platform AI hukum terpercaya sebagai solusi komprehensif riset Anda

professionalprofessionalProfessional Solutions
professionalprofessionalUniversity Solutions
*Syarat dan ketentuan berlaku
2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info