Dengan mempertimbangkan kesiapan data pendukung, sarana, dan prasarana serta teknologi informasi, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (“Menteri ATR”) telah memutuskan untuk menyesuaikan bentuk dan isi sertipikat hak atas tanah, hak pengelolaan (“HPL”), tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun, dan hak tanggungan.[1] Untuk tujuan tersebut, Menteri ATR telah menerbitkan Peraturan No. 7 Tahun 2019 (“Amandemen Kedua”), yang merupakan pengubahan kedua atas Peraturan Menteri ATR No. 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (“Permen ATR 3/1997”).
......