| Issue Number : 3666

Rancangan Peraturan Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik

Sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (“PP 24/2018”),[1] Badan Koordinasi Penanaman Modal (“BKPM”) berwenang untuk menetapkan pedoman pelaksanaan penerbitan izin usaha melalui sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission - “OSS”).[2]

......

Subscribe to read more legal analysis.

Hukumonline Pro Intelligence

Platform AI hukum terpercaya sebagai solusi komprehensif riset Anda

professionalprofessionalProfessional Solutions
professionalprofessionalUniversity Solutions
*Syarat dan ketentuan berlaku

Sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (“PP 24/2018”),[1] Badan Koordinasi Penanaman Modal (“BKPM”) berwenang untuk menetapkan pedoman pelaksanaan penerbitan izin usaha melalui sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission - “OSS”).[2]

......

Subscribe to read more legal analysis.

Hukumonline Pro Intelligence

Platform AI hukum terpercaya sebagai solusi komprehensif riset Anda

professionalprofessionalProfessional Solutions
professionalprofessionalUniversity Solutions
*Syarat dan ketentuan berlaku
2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info