| Issue Number : 620

Rancangan Undang-Undang tentang Keamanan dan Ketahanan Siber: Kewajiban Baru bagi Perusahaan?

Pendahuluan  

Pada tahun 2019, sebagian besar kegiatan manusia saat ini dilakukan melalui perangkat digital dan perangkat lunak serta aplikasi yang dapat terhubung ke jaringan internet global. Selain itu, perkembangan teknologi yang cepat dan tersebar luas telah membuka peluang usaha yang tidak ada habisnya dalam era digital yang biasa disebut sebagai Industri 4.0 serta mengarah ke paradigma ekonomi baru yang didasarkan pada kenyataan bahwa “Data adalah minyak bumi yang baru.”

Teknologi telah berkembang pada tingkat eksponensial dalam beberapa dekade terakhir dan sejumlah besar data saat ini disimpan dalam bentuk digital. Data ini terbukti sangat menarik bagi para penjahat dan oleh karena itu kejahatan siber merupakan tren yang terus berkembang. Sayangnya, Indonesia menjadi sasaran serangan siber nomor dua tertinggi di dunia pada semester pertama tahun 2016 (dengan Jepang menduduki peringkat pertama).[1] Di balik ancaman besar terhadap ruang siber lokal, Dewan Perwakilan Rakyat akhirnya menginisiasi proses perumusan Rancangan Undang-Undang tentang Keamanan dan Ketahanan Siber (“RUU”) dengan tujuan untuk memitigasi beragam risiko dan ancaman yang terkait dengan serangan siber dan untuk menyusun rencana yang dapat digunakan untuk menanggapi serangan tersebut.[2]

......

Subscribe to read more legal analysis.

Hukumonline Pro Intelligence

Platform AI hukum terpercaya sebagai solusi komprehensif riset Anda

professionalprofessionalProfessional Solutions
professionalprofessionalUniversity Solutions
*Syarat dan ketentuan berlaku

Pendahuluan  

Pada tahun 2019, sebagian besar kegiatan manusia saat ini dilakukan melalui perangkat digital dan perangkat lunak serta aplikasi yang dapat terhubung ke jaringan internet global. Selain itu, perkembangan teknologi yang cepat dan tersebar luas telah membuka peluang usaha yang tidak ada habisnya dalam era digital yang biasa disebut sebagai Industri 4.0 serta mengarah ke paradigma ekonomi baru yang didasarkan pada kenyataan bahwa “Data adalah minyak bumi yang baru.”

Teknologi telah berkembang pada tingkat eksponensial dalam beberapa dekade terakhir dan sejumlah besar data saat ini disimpan dalam bentuk digital. Data ini terbukti sangat menarik bagi para penjahat dan oleh karena itu kejahatan siber merupakan tren yang terus berkembang. Sayangnya, Indonesia menjadi sasaran serangan siber nomor dua tertinggi di dunia pada semester pertama tahun 2016 (dengan Jepang menduduki peringkat pertama).[1] Di balik ancaman besar terhadap ruang siber lokal, Dewan Perwakilan Rakyat akhirnya menginisiasi proses perumusan Rancangan Undang-Undang tentang Keamanan dan Ketahanan Siber (“RUU”) dengan tujuan untuk memitigasi beragam risiko dan ancaman yang terkait dengan serangan siber dan untuk menyusun rencana yang dapat digunakan untuk menanggapi serangan tersebut.[2]

......

Subscribe to read more legal analysis.

Hukumonline Pro Intelligence

Platform AI hukum terpercaya sebagai solusi komprehensif riset Anda

professionalprofessionalProfessional Solutions
professionalprofessionalUniversity Solutions
*Syarat dan ketentuan berlaku
2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info