| Issue Number : 3658

Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik Diperbaharui

Sudah beberapa tahun Pemerintah Indonesia berupaya merevisi Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (“PP 82/2012”). Revisi ini melambangkan upaya peningkatan kerangka peraturan tentang transaksi elektronik di Indonesia dengan cara mengenalkan sejumlah pemutakhiran terkait perkembangan teknologi yang lebih baru.

Pada tahun 2018, Pemerintah Indonesia memperkenalkan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (“RPP 2018”) yang dirumuskan sebagai perubahan terhadap PP 82/2012.[1] Namun pada tahun 2019, Pemerintah Indonesia menerbitkan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (“Rancangan Peraturan”) dengan tujuan akhir mencabut dan menggantikan kerangka PP 82/2012 yang berlaku saat ini.[2]

......

Subscribe to read more legal analysis.

Hukumonline Pro Intelligence

Platform AI hukum terpercaya sebagai solusi komprehensif riset Anda

professionalprofessionalProfessional Solutions
professionalprofessionalUniversity Solutions
*Syarat dan ketentuan berlaku

Sudah beberapa tahun Pemerintah Indonesia berupaya merevisi Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (“PP 82/2012”). Revisi ini melambangkan upaya peningkatan kerangka peraturan tentang transaksi elektronik di Indonesia dengan cara mengenalkan sejumlah pemutakhiran terkait perkembangan teknologi yang lebih baru.

Pada tahun 2018, Pemerintah Indonesia memperkenalkan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (“RPP 2018”) yang dirumuskan sebagai perubahan terhadap PP 82/2012.[1] Namun pada tahun 2019, Pemerintah Indonesia menerbitkan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (“Rancangan Peraturan”) dengan tujuan akhir mencabut dan menggantikan kerangka PP 82/2012 yang berlaku saat ini.[2]

......

Subscribe to read more legal analysis.

Hukumonline Pro Intelligence

Platform AI hukum terpercaya sebagai solusi komprehensif riset Anda

professionalprofessionalProfessional Solutions
professionalprofessionalUniversity Solutions
*Syarat dan ketentuan berlaku
2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info