Sudah beberapa tahun Pemerintah Indonesia berupaya merevisi Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (“PP 82/2012”). Revisi ini melambangkan upaya peningkatan kerangka peraturan tentang transaksi elektronik di Indonesia dengan cara mengenalkan sejumlah pemutakhiran terkait perkembangan teknologi yang lebih baru.
Pada tahun 2018, Pemerintah Indonesia memperkenalkan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (“RPP 2018”) yang dirumuskan sebagai perubahan terhadap PP 82/2012.[1] Namun pada tahun 2019, Pemerintah Indonesia menerbitkan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (“Rancangan Peraturan”) dengan tujuan akhir mencabut dan menggantikan kerangka PP 82/2012 yang berlaku saat ini.[2]
......