Sanksi Administratif dari Pelanggaran Ketentuan Devisa Hasil Ekspor dari Kegiatan Pengusahaan Sumber Daya Alam Diatur Lebih Lanjut

Sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2019 tentang Devisa Hasil Ekspor dari Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan, dan/atau Pengolahan Sumber Daya Alam,[1] Menteri Keuangan (“Menteri”) telah menerbitkan Peraturan No. 98/PMK.04/2019 tentang Tarif Atas Sanksi Administratif Berupa Denda dan Tata Cara Pengenaan, Pemungutan, dan Penyetoran Sanksi Administratif Berupa Denda Atas Pelanggaran Ketentuan Devisa Hasil Ekspor dari Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan dan/atau Pengolahan Sumber Daya Alam  (“Permenkeu 98/2019”).[2]