Untuk mendorong transparansi serta memberikan kepastian hukum dan keadilan dalam pengenaan pajak bagi wajib pajak dalam negeri atas penyertaan modal pada badan usaha di luar negeri yang tidak menjual sahamnya di bursa efek (“BULN Nonbursa”), Menteri Keuangan (“Menkeu”) baru-baru ini menerbitkan Peraturan No. 93/PMK.03/2019 (“Amandemen”) untuk mengubah Peraturan Menkeu No. 107/PMK.03/2017 tentang Penetapan Saat Diperolehnya Dividen dan Dasar Penghitungannya oleh Wajib Pajak Dalam Negeri atas Penyertaan Modal pada Badan Usaha di Luar Negeri selain Badan Usaha yang Menjual Sahamnya di Bursa Efek[1] (“Permenkeu 107/2017”).[2] Pada intinya, Amandemen ini membahas tentang komposisi dan penghitungan dividen yang diperoleh wajib pajak dalam negeri dari kepemilikan/penyertaan modal dalam BULN Nonbursa yang memiliki pengendalian langsung (“Deemed Dividends”).[3]
......