Pendahuluan

Sebagai bank sentral negara, Bank Indonesia (“BI”) bertugas untuk mencapai dan mempertahankan stabilitas mata uang Indonesia. Guna mencapai sasaran tersebut, BI diberi wewenang untuk merumuskan dan menetapkan kebijakan moneter di seluruh Indonesia. Kebijakan-kebijakan tersebut ditegakkan melalui pelaksanaan operasi moneter[1] dalam bentuk operasi pasar terbuka dan standing facilities.[2]

Peraturan BI No. 20/5/PBI/2018 tentang Operasi Moneter merupakan peraturan induk operasi moneter di seluruh Indonesia[3] yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan BI No. 21/6/PBI/2019 (secara bersama-sama disebut sebagai “Aturan Induk”). Dalam rangka melaksanakan berbagai ketentuan yang diatur dalam Aturan Induk, dewan gubernur BI telah menerbitkan sejumlah peraturan pelaksana, antara lain: