Pendahuluan

Baru-baru ini, sejumlah besar sengketa konsumen telah terjadi di sektor jasa keuangan khususnya dalam hal layanan pinjam uang berbasis teknologi informasi (peer-to-peer lending), bidang yang menderita akibat cara penagihan utang yang keras dan pengalihan kontak pribadi.[1] Selain itu, industri e-commerce juga harus berurusan dengan jumlah sengketa konsumen yang cenderung besar, baik berupa penipuan maupun pelanggaran perjanjian.

Selama 20 tahun terakhir, Indonesia telah memiliki kerangka hukum untuk perlindungan konsumen yang awalnya diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (“UU Perlindungan Konsumen”). Secara teoretis, kerangka ini memberikan perlindungan konsumen yang memadai melalui pemberian hak untuk mengajukan gugatan jika mengalami kerugian atau kerusakan dalam bertransaksi. Namun, mengingat mekanisme di pengadilan yang diatur dalam UU Perlindungan Konsumen umumnya dianggap terlalu lambat dan mahal, semakin banyak konsumen yang memilih untuk menggunakan mekanisme alternatif penyelesaian sengketa.