Pemerintah Melonggarkan Pengaturan Mengenai Rasio Intermediasi Makroprudensial bagi Bank

Guna menjaga stabilitas sistem keuangan Indonesia secara keseluruhan, sekaligus untuk mendorong penyaluran kredit dan pembiayaan perbankan, Anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia (“BI”) menerbitkan Peraturan No. 21/5/PADG/2019 (“Amandemen Ketiga”) yang mengubah Peraturan Anggota Dewan Gubernur BI No. 20/11/PADG/2018 tentang Rasio Intermediasi Makroprudensial dan Penyangga Likuiditas Makroprudensial bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah (“PADG 11/2018”) untuk ketiga kalinya.[1]