Pendahuluan

Pada 14 Maret 2019, pemerintah Indonesia terguncang oleh penerbitan Supplementing European Union (Uni Eropa – “UE”) Directive of the EU Renewable Energy Directive II (“RED II”), yang mereka yakini sebagai perlakuan diskriminatif terhadap crude palm oil (“CPO”) Indonesia. Pada intinya, RED II menyimpulkan bahwa bahan bakar nabati yang diproduksi dengan menggunakan minyak kelapa sawit telah menyebabkan deforestasi hutan secara besar-besaran, karena perluasan perkebunan kelapa sawit merupakan pemicu tingginya Perubahan Penggunaan Lahan Secara Tidak Langsung (Indirect Land-Use Change -“ILUC”), yaitu melalui pembukaan hutan dan lahan gambut. Oleh karena itu, UE telah mengamanatkan bahwa negara-negara anggotanya harus mengurangi penggunaan bahan bakar nabati berbasis CPO untuk mencapai target emisi gas rumah kaca mereka pada tahun 2030.[1]