Pendahuluan

Mengingat perpajakan merupakan salah satu sumber penerimaan terbesar Indonesia, reformasi pajak menjadi fokus utama pemerintah dalam beberapa tahun belakangan ini.[1] Sejumlah kebijakan-kebijakan penting yang terkait dengan perpajakan, termasuk salah satunya amnesti pajak, telah dilaksanakan dengan harapan dapat menghasilkan dana lebih untuk negara. Salah satu proses perpajakan terpenting adalah pelaporan surat pemberitahuan pajak, yang bertujuan untuk mengetahui apakah wajib pajak telah memenuhi kewajiban perpajakan mereka.

Dalam beberapa tahun kebelakang, pemerintah mulai menggunakan metode online dalam pelaporan surat pemberitahuan, dengan tujuan akhir untuk mempermudah proses pelaporan secara keseluruhan.[2] Pemerintah saat ini telah memperbaharui kebijakan tentang penyampaian surat pemberitahuan elektronik (“e-SPT”) dengan diterbitkannya Peraturan Direktur Jenderal Pajak (“Dirjen”) No. PER-02/PJ/2019 tentang Tata Cara Penyampaian, Penerimaan, dan Pengolahan Surat Pemberitahuan (“PerDirjen 2/2019”), yang sekaligus mencabut dan menggantikan lima kerangka peraturan perpajakan berikut (secara bersama-sama disebut sebagai “Peraturan Sebelumnya”):

1. Peraturan Dirjen No. KEP-215/PJ/2001 tentang Tata Cara Penerimaan Surat Pemberitahuan;
2. Peraturan Dirjen No. PER-179/PJ/2007 on Tempat Lain yang Dapat Digunakan untuk Menerima Surat Pemberitahuan, sebagaimana diubah dengan Peraturan Dirjen No. PER-11/PJ/2009;
3. Peraturan Dirjen No. PER-2/PJ/2011 tentang Tata Cara Penerimaan dan Pengolahan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai, sebagaimana diubah dengan Peraturan Dirjen No. PER-21/PJ/2013;
4. Peraturan Dirjen No. PER-1/PJ/2016 tentang Tata Cara Penerimaan dan Pengolahan Surat Pemberitahuan Tahunan; dan
5. Peraturan Dirjen No. PER-01/PJ/2017 tentang Penyampaian Surat Pemberitahuan Elektronik (“PerDirjen 1/2017”)

 

Untuk memberikan penjelasan mengenai proses pelaporan baru untuk surat pemberitahuan, sebagaimana telah ditetapkan dalam PerDirjen 2/2019, Indonesian Law Digest (ILD) kali ini akan secara khusus membahas:

1. Surat Pemberitahuan Secara Umum
2. Penyampaian Surat Pemberitahuan

1. Penyampaian Melalui e-Filing

1. Laman Direktorat Jenderal Pajak (“Direktorat Jenderal”)
2. Laman Penyedia e-SPT
3. Saluran lain

2. Penyampaian Selain Melalui e-Filing

 

SURAT PEMBERITAHUAN SECARA UMUM

Konsep surat pemberitahuan (“SPT”) di Indonesia awalnya diperkenalkan melalui diterbitkannya Undang-Undang No. 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Undang-Undang ini telah diubah beberapa kali, terakhir dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 5 tahun 2008 (“UU Perpajakan”). UU Perpajakan mendefinisikan SPT sebagai surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek kena pajak dan/atau objek tidak kena pajak, dan/atau aset dan obligasi mereka sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.[3]

Wajib pajak diharuskan untuk mengajukan dan menyampaikan SPT dalam bahasa Indonesia dan menggunakan mata uang rupiah paling lambat:[4]

1. Dua puluh hari setelah berakhirnya masa pajak terkait (untuk SPT masa);
2. Tiga bulan setelah berkhirnya masa pajak terkait (untuk SPT pajak penghasilan [“PPh”] tahunan yang diajukan oleh wajib pajak perseorangan); dan
3. Empat bulan setelah berakhirnya masa pajak terkait, (untuk SPT PPh tahunan badan).

 

Selain itu, bentuk, isi, dokumen yang dipersyaratkan serta penyampaian SPT diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 243/PMK.03/2014 tentang Surat Pemberitahuan (“SPT”) (“Permenkeu 243/2014”), juga dalam PerDirjen 2/2019.

PerDirjen 2/2019 membedakan SPT yang telah disebutkan diatas ke dalam beberapa kategori berikut:[5]

Jenis SPT	Rincian	Bentuk
SPT masa	SPT masa PPh; SPT masa pajak pertambahan nilai (“PPN”); dan SPT masa PPN bagi pemungut PPN.	Dokumen elektronik; atau Hardcopy
SPT tahunan PPh	SPT tahunan PPh untuk satu tahun pajak; dan SPT tahunan PPh untuk bagian tahun pajak.

 

Isi dari tiap tiap SPT ditetapkan dalam Permenkeu 243/2014, sebagaimana dijelaskan dalam tabel dibawah ini:[6]

Jenis SPT	Isi Khusus	Isi Umum
SPT tahunan PPh	Jumlah peredaran usaha; Jumlah total penghasilan (termasuk yang bukan merupakan objek pajak); Jumlah penghasilan kena pajak; Jumlah kredit pajak; dan sebagainya.	Jenis Pajak; Nama wajib pajak dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); Masa pajak; dan Tanda tangan wajib pajak atau kuasanya.
SPT masa PPh	Jumlah objek pajak, jumlah pajak yang terutang dan/atau pajak yang dibayar; Tanggal pembayaran atau penyetoran pajak; Data lainnya yang terkait dengan kegiatan usaha wajib pajak.
SPT masa PPN	Jumlah pajak yang diserahkan; Jumlah kekurangan atau kelebihan pajak (jika ada); Tanggal penyetoran; dan sebagainya.
SPT masa PPN bagi pemungut PPN	Jumlah pajak yang dipungut; Jumlah pajak yang disetor; Tanggal pemungutan dan penyetoran pajak; dan sebagainya.

 

Walaupun SPT dapat diserahkan dalam bentuk dokumen elektronik atau hardcopy, PerDirjen 2/2019 secara khusus mengharuskan wajib pajak tertentu di bawah ini untuk menyampaikan SPT tahunan dan/atau masa mereka hanya dalam bentuk dokumen elektronik:[7]

Jenis SPT	Wajib Pajak
SPT masa	Wajib pajak yang telah terdaftar di kantor pajak tertentu (termasuk kantor pajak (“KPP”) Madya, KPP di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus, dsb. – “Wajib Pajak Terdaftar”) dan/atau wajib pajak yang sebelumnya sudah pernah menyampaikan SPT masa dalam bentuk dokumen elektronik.
SPT masa untuk PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26	Pemotong pajak yang memenuhi kriteria berikut: Melakukan pemotongan pajak terhadap lebih dari 20 orang pegawai tetap, aparatur sipil, anggota tentara/polisi nasional, pejabat negara atau pensiunannya dalam satu masa pajak; Melakukan pemotongan PPh Pasal 21 (final) dengan bukti pemotongan yang jumlahnya lebih dari 20 dokumen dalam satu masa pajak; dan sebagainya.
SPT masa untuk PPh Pasal 23 dan/atau Pasal 26	Pemotong pajak yang memenuhi kriteria berikut: Menerbitkan lebih dari 20 bukti pemotongan PPh pasal 23 dan/atau Pasal 26 dalam satu masa pajak; dan Jumlah penghasilan bruto yang menjadi dasar pengenaan PPh berjumlah lebih dari IDR 100 juta dalam satu bukti pemotongan.
SPT masa PPN	Pengusaha kena pajak
SPT masa PPN bagi pemungut PPN	Pemungut PPN, kecuali bendahara pemerintah pusat/daerah dan kepala urusan keuangan. Pengecualian ini tidak ada dalam Peraturan Sebelumnya.
SPT tahunan	Wajib Pajak terdaftar; Wajib pajak yang sebelumnya sudah menyampaikan SPT tahunan dalam bentuk dokumen elektronik; Wajib pajak yang diwajibkan untuk menyampaikan SPT masa PPh Pasal 21, 23 dan/atau 26 dalam bentuk dokumen elektronik; Wajib pajak yang menggunakan jasa konsultan pajak dalam pemenuhan kewajiban pengisian SPT tahunan PPh mereka; dan Wajib pajak yang laporan keuangannya diaudit oleh akuntan publik.

 

Wajib pajak yang tidak termasuk dalam kategori yang ada dalam tabel di atas diperbolehkan untuk menyampaikan SPT tahunan dan/atau masa mereka dalam bentuk hardcopy.[8] Jika dibandingkan, dalam Peraturan Sebelumnya, tidak ada ketentuan yang secara khusus mewajibkan wajib pajak tertentu untuk menyampaikan SPT-nya dalam betuk dokumen elektronik.[9]

 

PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN

Dalam keseluruhan proses pelaporan SPT, penyampaian SPT merupakan langkah pertama dan terpenting yang harus dilakukan wajib pajak. SPT (baik dalam bentuk dokumen elektronik atau hardcopy) dapat disampaikan dengan menggunakan beberapa metode, termasuk:[10]

1. Melalui platform elektronik (“e-Filing”);
2. Penyampaian manual; dan
3. Melalui pos dan jasa ekspedisi/kurir.

 

Akan tetapi, penting untuk diingat bahwa PerDirjen 2/2019 saat ini mewajibkan jenis SPT tertentu untik disampaikan melalui e-Filing oleh wajib pajak tertentu, sebagaimana dijelaskan dalam tabel berikut:[11]

Jenis SPT	Wajib Pajak yang Diamanatkan
SPT tahunan badan	Wajib Pajak Terdaftar
SPT masa untuk PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26	Wajib pajak badan yang diwajibkan untuk menyampaikan SPT masa untuk PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26 dalam bentuk dokumen elektronik
SPT masa PPN	Wajib pajak badan yang diwajibkan untuk menyampaikan SPT masa PPN dalam bentuk dokumen elektronik

 

Wajib pajak yang tidak termasuk dalam kategori di atas tidak diwajibkan untuk menyampaikan SPT mereka melalui e-Filing.[12] Jika dibandingkan, tidak ada kewajiban yang secara khusus mengatur tentang penyampaian SPT melalui e-Filing dalam Peraturan Sebelumnya.

Detil mengenai penyampaian SPT baik yang melalui dan yang tidak melalui e-Filing akan dijelaskan di bagian selanjutnya

 

Penyampaian Melalui E-Filing

Dianggap sebagai metode penyampaian SPT paling mudah dan paling efisien, PerDirjen 2/2019 menawarkan sejumlah saluran yang dapat digunakan wajib pajak dalam menyampaikan SPT nya melalui metode e-Filing, yaitu:[13]

1. Laman Direktorat Jenderal;
2. Laman penyalur e-SPT;
3. Saluran suara digital yang telah ditetapkan (untuk wajib pajak tertentu);
4. Jaringan komunikasi data yang terhubung khusus antara Direktorat Jenderal Pajak dengan wajib pajak; dan
5. Saluran lain yang ditetapkan oleh Dirjen.

 

Namun, mengenai saluran yang disebutkan dalam poin (3) di atas, PerDirjen 2/2019 tidak memberikan penjelasan apapun tentang proses penyampaian serta wajib pajak tertentu yang dapat menggunakan saluran tersebut. Maka dari itu, ILD kali ini hanya akan membahas prosedur penyampaian SPT untuk saluran di poin (1), (2) dan (5) di atas.

 

Laman Direktorat Jenderal

Prosedur penyampaian SPT melalui laman Direktorat Jenderal dijelaskan dalam bagan di bawah ini:

 

Rincian:

Tahap	Prosedur	Rincian
1	Aktivasi EFIN	Wajib pajak diharuskan untuk terlebih dahulu mengajukan permohonan aktivasi nomor identitas EFIN untuk dapat menggunakan sistem e-Filing. Setelah EFIN aktif, wajib pajak dapat mengisi SPT mereka secara langsung pada laman (Web Filing) atau mengunggah e-SPT mereka, yang dibuat menggunakan aplikasi e-SPT.[14]
2.a	Web Filing	Prosedur Web Filing adalah sebagai berikut:[15] Mengakses laman www.djponline.pajak.go.id (“Laman DJP”) dan mengisi formulir e-SPT sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; Jika wajib pajak telah meyakini kebenaran data yang diisikan, maka wajib pajak dapat menyimpan dokumen SPT pada menu web filing; Wajin pajak diharuskan untuk membubuhi tanda tangan elektronik melalui penyerahan kode verifikasi yang didapat dari laman Direktorat Jenderal; dan Penyampaian SPT.
2.b	Mengunggah e-SPT	Prosedur pengunggahan SPT dengan format elektronik adalah sebagai berikut:[16] Wajib pajak harus mengunduh dan meng-install aplikasi e-SPT terlebih dahulu lalu mengisi formulir SPT melalui aplikasi e-SPT; Jika wajib pajak telah meyakini kebenaran data yang diisikan, maka wajib pajak dapat menyimpan dokumen SPT mereka dalam bentuk dokumen elektronik; Wajib pajak mengakses Laman a DJP dan mengunggah file SPT terkait, dengan melampirkan dokumen pendukung yang dipersyaratkan; Wajib pajak diharuskan untuk membubuhi tanda tangan elektronik melalui penyerahan kode verifikasi yang didapat dari laman Direktorat Jenderal; dan Penyampaian SPT.
3.	Pemberian bukti penerimaan elektronik	Setelah SPT selesai dan disampaikan dengan benar, bukti penerimaan elektronik akan dikeluarkan dan diberikan pada wajib pajak yang bersangkutan melalui alamat e-mail yang digunakan untuk mengaktivasi EFIN terkait.[17]

 

Laman Penyalur e-SPT

Prosedur penyampaian SPT melalui laman penyalur e-SPT dijelaskan dalam bagan di bawah ini:

Rincian:

Tahap	Prosedur Penyampaian	Rincian
1	Aktivasi EFIN	Sama dengan tabel sebelumnya.
2	Pendaftaran wajib pajak	Wajib pajak diharuskan untuk terlebih dahulu mendaftar pada laman penyalur e-SPT terkait dengan mengisi data berikut: 1) Alamat e-mail; dan 2) Nomor telepon seluler (untuk menerima kode verifikasi, notifikasi dan bukti penerimaan elektronik).[18]
3	Pengiriman petunjuk dan aplikasi	Setelah pendaftaran berhasil, penyalur e-SPT diharuskan untuk mengirimkan dokumen petunjuk dan aplikasi untuk penyampaian e-SPT, beserta informasi lainnya yang mungkin diminta oleh wajib pajak.[19]
4.a	Web Filing	Prosedur Web Filing adalah sebagai berikut:[20] Mengakses laman penyalur e-SPT dan mengisi formulir SPT sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; Jika wajib pajak telah meyakini kebenaran data yang diisikan, maka wajib pajak dapat menyimpan dokumen SPT mereka melalui menu web-filing; Jika wajib pajak memilih menggunakan kode verifikasi alih-alih menggunakan digital certificate, maka mereka akan diminta untuk memasukan kode verifikasi tersebut sebelum menyampaikan SPT; dan Penyampaian SPT.
4.b	Pengunggahan e-SPT	Prosedur pengunggahan SPT dalam format elektronik adalah sebagai berikut:[21] Wajib pajak harus mengunduh dan meng-install aplikasi e-SPT terlebih dahulu lalu mengisi formulir SPT melalui aplikasi e-SPT; Jika wajib pajak telah meyakini kebenaran data yang diisikan, maka wajib pajak dapat menyimpan dokumen SPT dalam bentuk dokumen elektronik; Wajib pajak diharuskan untuk mengakses Laman DJP dan mengunggah file SPT bersama dengan dokumen pendukung lainnya yang dipersyaratkan; Jika wajib pajak memilih menggunakan kode verifikasi alih-alih menggunakan digital certificate, maka mereka akan diminta untuk memasukan kode verifikasi tersebut sebelum menyampaikan; dan Penyampaian SPT.
5.	Pemberian bukti penerimaan elektronik	Setelah SPT selesai dan disampaikan dengan benar, bukti penerimaan elektronik akan dikeluarkan dan diberikan pada wajib pajak yang bersangkutan melalui aplikasi penyalur e-SPT.[22]

 

Saluran Lain

Selain menggunakan saluran-saluran yang telah disebutkan diatas, wajib pajak juga diperbolehkan untuk melakukan pelaporan SPT melalui tiga metode yang ditetapkan Dirjen sebagai berikut:[23] 

1. Formulir Digital (“EFORM”);
2. Bukti Pemotongan Elektronik (“E-Bupot”); dan
3. Faktur Pajak Elektronik (“E-Faktur”).

 

Rincian mengenai masing-masing metode dijelaskan dalam tabel berikut:

EFORM[24]
Tahap	Prosedur	Rincian
1	Peng-install-an aplikasi viewer EFORM	Wajib pajak diharuskan untuk mengunduh dan meng-install aplikasi Viewer EFORM dari laman Direktorat Jenderal, beserta EFORM melalui Laman DJP. Wajib pajak selanjutnya akan menerima kode verifikasi pelaporan SPT melalui e-mail.
2	Penyampaian SPT EFORM	Wajib pajak lalu mengisi EFORM dan membubuhinya dengan tanda tangan elektronik dengan memasukan kode verifikasi terkait. Selanjutnya, EFORM wajib disampaikan dengan melampirkan dokumen pendukung yang dipersyaratkan.
3	Pemberian bukti penerimaan elektronik	Wajib pajak akan menerima bukti penerimaan elektronik setelah menyelesaikan penyampaian.

 

E-Bupot[25]
Step	Procedure	Details
1	Mengakses Laman DJP	Wajib pajak diharuskan untuk mengakses Laman DJP dan memilih menu E-Bupot.
2	Pembuatan bukti pemotongan/pemungutan pajak	Wajib pajak lalu membuat bukti pemotongan/pemungutan pajak yang akan dilaporkan sebagai bagian dari SPT masa mereka. Untuk penyampaian selanjutnya, wajib pajak dapat mengotomatisasi bukti pemotongan/pemungutan pajak seperti yang sudah pernah dibuat.
3	Pengunggahan digital certificate	Setelah SPT telah dibuat secara otomatis, wajib pajak mengunggah digital certificate ke Laman DJP.
4	Pemberian bukti penerimaan elektronik	Wajib pajak akan menerima bukti penerimaan elektronik setelah menyelesaikan penyampaian.

 

E-Faktur[26]
Tahap	Prosedur	Rincian
1.	Mengakses laman efaktur.pajak.go.id	Wajib pajak diharuskan untuk mengakses Laman E-Faktur untuk dapat membuat E-Faktur.
2.	Pembuatan E-Faktur	Wajib pajak membuat faktur pajak yang akan dilaporkan sebagai bagian SPT masa PPN sesuai dengan aplikasi E-Faktur. Berdasarkan faktur pajak yang dibuat, wajib pajak dapat mengotomatisasi pembuatan faktur pajak.
3.	Penyampaian SPT	Wajib pajak menyampaikan SPT dengan menggunakan digital certificate yang telah di-install pada browser wajib pajak.
4.	Pemberian bukti penerimaan elektronik	Wajib pajak akan menerima bukti penerimaan elektronik setelah menyelesaikan penyampaian.

 

Penyampaian Selain Melalui e-Filing

Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, selain terdapat berbagai jenis wajib pajak, berbagai jenis metode penyampaian selain melalui e-Filing juga tersedia, termasuk didalamnya penyampaian secara manual, juga dengan penggunaan jasa pos dan/atau jasa ekspedisi/kurir. Akan tetapi, sebelum melakukan penyampaian dengan menggunakan metode-metode selain e-Filing, wajib pajak wajib terlebih dahulu membuat e-SPT dengan mengikuti langkah-langkah berikut: [27]

1. Mengisi data perpajakan berikut dalam aplikasi e-SPT: a) Identitas wajib pajak; b) Bukti pemotongan/pemungutan PPh atau faktur pajak; c) Data perpajakan lainnya yang terkandung dalam SPT; dan d) Surat setoran pajak dan atau sarana administrasi lain yang disamakan;
2. Mencetak dan menandatangani formulir induk e-SPT yang dibuat melalui aplikasi e-SPT;
3. Membentuk file data SPT melalui aplikasi e-SPT dan menyimpannya dalam media penyimpanan elektronik (i.e., disc atau flash drive).

 

Wajib pajak dapat menyampaikan e-SPT melalui metode selain e-Filing, sebagaimana dijelaskan di bawah ini:

Penyampaian Manual[28]
Prosedur	Rincian
Penyampaian e-SPT secara langsung	Penyampaian langsung hanya dapat dilakukan melalui fasilitas jasa terintegrasi atau melalui lokasi lain, sebagaimana ditetapkan oleh KPP. Namun, terdapat pengecualian bagi wajib pajak yang menyampaikan SPT tahunan 1770S atau 177055 dan yang memenuhi kriteria berikut: Wajib menyampaikan SPT dengan status nihil atau kurang bayar; Tidak menyampaikan pembetulan SPT apapun; Wajib menyampaikan SPT-nya dalam bentuk tertulis; Wajib menyampaikan SPT-nya sebelum batas askhir SPT tahunan.

 

Jasa Pos dan Ekspedisi/Kurir[29]
Prosedur	Rincian
Pengiriman SPT menggunakan jasa pos dan ekspedisi/kurir.	Ketika mengirimkan SPT melalui jasa pos dan ekspedisi/kurir, wajib pajak diharuskan untuk: Mengirimkan SPT dalam satu amplop bersamaan dengan bukti pengiriman terkait; Memasukan informasi berikut dalam amplop juga pada bukti pengiriman: 1) Nomor pokok wajib pajak; 2) Jenis SPT; 3) Masa pajak; dan 4) Status SPT.

 

Jika dibandingkan, Peraturan Sebelumnya tidak mengantur prosedur apapun selain penyampaian melalui metode e-Filing, sebagaimana saat ini telah diatur dalam PerDirjen 2/2019.

 

Kesimpulan

PerDirjen 2/2019 memuat penjelasan terperinci mengenai metode e-Filing yang diharapkan akan mempercepat dan meningkatkan efisiensi keseluruhan proses pelaporan SPT jika dilakukan dengan baik dan benar. Namun, dengan penggunaan dokumen elektronik dan diwajibkannya penyampaian melalui e-Filing bagi beberapa pihak, sangat penting bagi wajib pajak untuk terus mencari tahu tentang kewajiban penyampaian SPT yang berlaku bagi mereka. Di samping itu, pemerintah juga harus melakukan upaya bersama dalam menyebarkan informasi yang berkaitan dengan peraturan baru ini ke masyarakat umum demi meminimalisir kemungkinan terjadinya kesalah pahaman dan pada akhirnya akan meningkatkan penerimaan pajak Indonesia dari PPh secara keseluruhan. _SS

...