Pendahuluan

Dalam rangka memperbaiki iklim penanaman modal negara, Pemerintah Indonesia masih melanjutkan usahanya dalam mengintegrasikan seluruh sektor usaha ke dalam sistem Online Single Submission (“OSS”) untuk melakukan deregulasi proses perizinan penanaman modal sekaligus membuatnya menjadi lebih efisien. Dengan mempertimbangkan tujuan ini, kewenangan untuk mengoperasikan dan mengelola sistem OSS saat ini telah dialihkan kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal (“BKPM”).[1]

Kerangka umum mengenai sistem OSS dalam konteks sektor lingkungan hidup dan kehutanan awalnya telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (“Menteri”) No. P.22/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Pelayanan Perizinan Terintegrasi Secara Elektronik Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.