Akhirnya, setelah hampir dua tahun berlalu sejak pertama kali diperkenalkannya kerangka hukum Peer-to-Peer Lending (“P2P Lending”), Otoritas Jasa Keuangan telah mengeluarkan kerangka hukum lainnya yang secara khusus membahas tentang sektor teknologi finansial dengan diterbitkannya Peraturan No. 37/POJK.04/2018 tentang Layanan Urun Dana Melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi (Equity Crowdfunding) (“POJK 37/2018”).[1]
Dikarenakan cakupan POJK 37/2018 yang luas, edisi Indonesian Legal Brief (ILB) kali ini hanya akan membahas tentang hal-hal berikut:
Konsep equity crowdfunding;
Pihak-pihak yang berhubungan dengan equity crowdfunding;
Prosedur perizinan; dan
Persyaratan untuk menjadi Penyelenggara Sistem Elektronik (“PSE......
Akhirnya, setelah hampir dua tahun berlalu sejak pertama kali diperkenalkannya kerangka hukum Peer-to-Peer Lending (“P2P Lending”), Otoritas Jasa Keuangan telah mengeluarkan kerangka hukum lainnya yang secara khusus membahas tentang sektor teknologi finansial dengan diterbitkannya Peraturan No. 37/POJK.04/2018 tentang Layanan Urun Dana Melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi (Equity Crowdfunding) (“POJK 37/2018”).[1]
Dikarenakan cakupan POJK 37/2018 yang luas, edisi Indonesian Legal Brief (ILB) kali ini hanya akan membahas tentang hal-hal berikut:
Konsep equity crowdfunding;
Pihak-pihak yang berhubungan dengan equity crowdfunding;
Prosedur perizinan; dan
Persyaratan untuk menjadi Penyelenggara Sistem Elektronik (“PSE......
Ada Pertanyaan? Hubungi Kami 
Professional Solutions
University Solutions
Pro
My Workspace
Pro AI
Terfavorit
Allex QnA
Pro Compliance
