Pendahuluan

Dibayar sesuai dengan upah minimum yang berlaku merupakan salah satu hak dasar setiap pekerja di Indonesia, sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (“UU Ketenagakerjaan”). Dengan tujuan ini dalam pikiran, pemerintah daerah diwajibkan untuk menetapkan upah minimum yang berlaku bagi setiap provinsi, kabupaten, dan kota di negara ini. Selain itu, upah minimum ini wajib ditinjau secara tahunan. Badan Pusat Statistik (“BPS”) mencatat bahwa rata-rata upah minimum nasional ditetapkan sebesar Rp 135.000 per bulan pada tahun 1997, dan pada tahun 2016 angka tersebut telah sangat bertambah menjadi Rp 1.997.819 per bulan.[1] Mengikuti tren ini, pemerintah telah menyiapkan perumusan dan penghitungan upah minimum untuk tahun 2019, sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (“Menteri”) No. 15 tahun 2018 tentang on Upah Minimum (“Peraturan 15/2018”),[2] yang merupakan aturan pelaksana dari Peraturan Pemerintah No. 78 tahun 2015 tentang Pengupahan (“Peraturan Pemerintah 78/2015”).[3] Mengingat pentingnya penetapan UMP bagi pekerja dan pengusaha, edisi Indonesian Law Digest (“ILD”) kali ini akan membahas permasalahan yang terkait dengan upah minimum secara rinci, khususnya persoalan-persoalan berikut:

 

1. Jenis Upah Minimum
2. Penghitungan Upah Minimum

1. Penghitungan UMP/UMK
2. Ambiguitas dalam Perumusan KHL
3. Penghitungan UMSP/UMSK

3.  Pelaksanaan Upah Minimum

1. Kewajiban Pelaksanaan Upah Minimum
2. Penundaan Pembayaran Upah Minimum

4. Analisis Kasus

 

1. Jenis Upah Minimum

Terdapat tiga jenis upah minimum, yaitu:[4]

1. Upah Minimum Provinsi (“UMP”);
2. Upah Minimum Kabupaten/Kota (“UMK”); dan
3. Upah Minimum Sektoral (“UMS”) Provinsi dan Kabupaten/Kota, yang dibagi lagi menjadi UMS pada wilayah provinsi (“UMSP”) dan pada wilayah kabupaten/kota (“UMSK”).[5]

 

Setiap tahun, para gubernur Indonesia diwajibkan untuk menetapkan UMP yang berlaku di wilayahnya masing-masing. Selain itu, para gubernur juga dapat menetapkan UMK setelah menerima rekomendasi dari para bupati/walikota yang berada di dalam wilayah provinsi masing-masing. UMK dapat mengesampingkan UMP sehingga tidak boleh lebih rendah dari UMP yang terkait. Namun, tanpa keberadaan UMK, UMP-lah yang berlaku. Terakhir, para pemerintah daerah juga dapat menetapkan UMSP atau UMSK yang hanya berlaku untuk jenis pekerjaan tertentu. UMSP atau UMSK kemudian dapat mengesampingkan UMK atau UMP.

Tabel di bawah ini memuat metode penghitungan yang akan digunakan untuk masing-masing jenis upah minimum, serta penjelasan tentang penerapan upah minimum yang berbeda-beda.

	Penghitungan
UMP[6]	UMP harus dihitung oleh dewan pengupahan provinsi yang terkait menggunakan suatu formula upah minimum dan harus disampaikan kepada gubernur melalui Dinas Ketenagakerjaan Provinsi (“Dinas”)
UMK[7]	UMK harus dihitung oleh dewan pengupahan kabupaten/kota yang terkait menggunakan suatu formula upah minimum dan harus disampaikan kepada bupati/walikota yang terkait untuk kemudian direkomendasikan kepada gubernur melalui Dinas; Nilai UMK harus lebih besar dari UMP yang terkait.
UMS[8]	Penentuan UMSP/UMSK melibatkan tahap awal berupa pelaksanaan kajian mengenai sektor unggulan dalam provinsi, kabupaten, atau kota yang terkait oleh dewan pengupahan setempat; Penentuan sektor unggulan dilaksanakan melalui kajian mengenai variabel-variabel berikut: Kategori usaha, sesuai KBLI lima digit; Perusahaan dengan skala usaha besar; Pertumbuhan nilai tambah; dan Produktivitas pekerja. Berdasarkan hasil kajian tersebut, dewan pengupahan provinsi yang terkait akan menentukan ada atau tidaknya sektor unggulan. Jika tidak ada, maka UMSP/UMSK tidak dapat ditentukan. Jika dewan pengupahan dapat menentukan sektor unggulan, maka asosiasi pengusaha dan serikat pekerja/serikat buruh pada sektor tersebut akan merundingkan nilai UMSP/UMSK yang dapat diberlakukan.

 

Patut dicatat bahwa dalam hal suatu perundingan yang dilakukan antara asosiasi pengusaha dan serikat buruh tidak mencapai kesepakatan, maka salah satu hasil berikut akan berlaku:^[9]

1. Bagi daerah yang belum ada penetapan UMSP/UMSK pada tahun sebelumnya, berlaku UMP dan UMK tahun berjalan;
2. Bagi daerah yang telah ada penetapan UMSP/UMSP pada tahun sebelumnya:

1. Berlaku UMSP tahun sebelumnya, jika besarannya lebih tinggi daripada besaran UMP tahun berjalan; atau
2. Berlaku UMP tahun berjalan, jika besaran UMSP tahun sebelumnya lebih rendah daripada besaran UMP tahun berjalan.

 

Dengan demikian, jelas terlihat bahwa ketentuan yang spesifik ini menempatkan buruh/organisasi buruh dalam posisi yang tidak menguntungkan, sebab kegagalan perundingan dapat mengakibatkan terhambatnya kesempatan mereka untuk mendapatkan upah yang lebih baik sepanjang tahun yang akan datang.                                          

 

2. Penghitungan Upah Minimum

 

1. Penghitungan UMP/UMK

Variabel-variabel berikut wajib dipertimbangkan saat menetapkan UMP atau UMK:[10]

1. Kebutuhan Hidup Layak(“KHL”), yang mengacu pada standar minimum kebutuhan hidup bulanan yang dinikmati oleh pekerja; dan
2. Pertumbuhan dan produtivitas ekonomi

 

KHL dalam poin (1) dihitung menggunakan formula berikut ini: (“Formula KHL Baru”):[11]

Formula KHL Baru = UMt + (UMt x Inflasit) UMt : Upah minimum yang berlaku pada tahun ini Inflationt : rasio inflasi dari tahun ke tahun sebagaimana ditetapkan oleh BPS.

 

Dengan demikian, keseluruhan formula penghitungan upah minimum sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan 15/2018 adalah sebagai berikut:[12]

UMn = KHL + (UMt x % ΔPDBt)

UMn : Upah minimum baru untuk tahun berikutnya. Δ PDBt : angka pertumbuhan Produk Domestik Bruto (“PDB”) yang disediakan oleh BPS.

 

Sebelum terbitnya Peraturan 15/2018, UMP dan UMK sebelumnya telah diatur secara khusus dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. PER-01/MEN/1999 tahun 1999 tentang Upah Minimum, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri No. KEP-226/MEN/2000 tahun 2000 (“Peraturan 1/1999”); dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan dan Transmigrasi No. 7 tahun 2013 tentang Upah Minimum (“Peraturan 7/2013”),^[13] (secara bersama-sama disebut sebagai “Peraturan Terdahulu”). Dalam Peraturan Terdahulu, upah minimum dihitung dengan cara sebagai berikut:

Peraturan	Penghitungan UMP
Peraturan 1/1999	UMP sebagaimana dikemukakan dalam Peraturan 1/1999, ditentukan berdasarkan faktor-faktor berikut:[14] Kebutuhan hidup minimum; Indeks harga konsumen; Kemampuan, perkembangan dan kelangsungan perusahaan, dan seterusnya.
Peraturan 7/2013	Penentuan UMP didasarkan pada KHL dan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi.[15] Penetapan setiap penyesuaian tahunan terhadap UMP disusun oleh pemerintah berdasarkan rekomendasi dari Dewan Pengupahan KHL.[16] KHL yang berlaku untuk Peraturan 7/2013 diatur dalam Peraturan Menteri No. 13 tahun 2012 tentang Komponen dan Pelaksanaan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak (“Peraturan 13/2012”) yang menetapkan nilai KHL sendiri.[17]

 

2. Ambiguitas dalam Perumusan KHL

Meski Peraturan 15/2018 menetapkan metode penghitungan KHL-nya sendiri, patut dicatat bahwa ada formula penghitungan KHL lain yang tercantum dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 21 tahun 2016 tentang Kebutuhan Hidup Layak (“Peraturan 21/2016”)[18] dan yang memanfaatkan formula berikut (“Formula KHL II”): [19]

 

Formula KHL II = Makanan dan Minuman + Sandang + Perumahan + Pendidikan + Kesehatan + Transportasi + Rekreasi dan Tabungan

 

Berlawanan dengan Formula KHL Baru, Formula KHL II menghitung nilai KHL dengan menjumlahkan rata-rata tujuh komponen kebutuhan hidup berdasarkan data yang disediakan oleh BPS. Dengan demikian, penghitungan KHL saat ini bersifat ambigu karena terdapat dua metode penghitungan yang berlaku namun saling bertentangan.

 

3. Penghitungan UMSP/UMSK

Sebagaimana dikemukakan di atas, penentuan UMSP/UMSK dilakukan oleh dewan pengupahan terkait yang pertama-tama harus memilih sektor unggulan dalam dalam suatu provinsi, kota, atau kabupaten. Pemilihan ini wajib dilakukan dengan mempertimbangkan aspek-aspek berikut:

1. Kategori usaha, sesuai KBLI lima digit;
2. Perusahaan dengan skala usaha besar;
3. Pertumbuhan nilai tambah; dan
4. Produktivitas pekerja.

Berdasarkan hasil kajian tersebut, dewan pengupahan provinsi akan menentukan ada atau tidaknya sektor unggulan. Jika tidak ada, maka UMSP/UMSK tidak dapat ditentukan. Namun, jika dewan pengupahan yang terkait menentukan sektor unggulan, maka asosiasi pengusaha dan serikat buruh pada sektor tersebut akan merundingkan nilai UMSP/UMSK yang dapat diberlakukan.

 

Dalam hal suatu proses perundingan yang dilakukan antara asosiasi pengusaha dan serikat buruh tidak mencapai kesepakatan, maka salah satu hasil berikut akan berlaku:^[20]

Peristiwa	Besaran UMSP/UMSK
Bagi daerah yang belum ada penetapan UMSP/UMSK pada tahun sebelumnya	Besaran UMSP/UMSK ditetapkan sebesar besaran UMP/UMK tahun berjalan.
Bagi daerah yang telah ada penetapan UMSP/UMSP pada tahun sebelumnya	Besaran UMSP/UMSK tahun sebelumnya akan berlaku jika nilainya lebih besar dari nilai UMP/UMK tahun berjalan; atau Besaran UMSP/UMSK ditetapkan sebesar besaran UMP tahun berjalan, jika besaran UMSP/UMSK tahun sebelumnya lebih rendah daripada besaran UMP/UMK tahun berjalan.

 

Sejumlah serikat buruh telah berpendapat bahwa metode penghitungan UMSP/UMSK saat ini, sebagaimana tercantum dalam Peraturan 15/2018, pada dasarnya tidak adil. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa buruh/serikat buruh telah ditempatkan dalam posisi yang tidak menguntungkan, sebab kegagalan perundingan dapat mengakibatkan terhambatnya kesempatan mereka untuk mendapatkan upah yang lebih baik sepanjang tahun yang akan datang.

 

3. Pelaksanaan Upah Minimum

 

1. Kewajiban Pelaksanaan Upah Minimum

Prinsip utama terkait pelaksanaan upah minimum menurut UU Ketenagakerjaan adalah bahwa pengusaha dilarang membayar upah pekerja lebih rendah dari UMP, UMK atau UMS.[21] Sebaliknya, pekerja hanya dapat dibayar dengan nilai yang setara dengan UMP, UMK atau UMS jika pekerja tersebut telah bekerja untuk suatu perusahaan selama kurang dari satu tahun. Selain itu, pekerja yang telah dipekerjakan oleh suatu perusahaan selama lebih dari satu tahun harus dibayar dengan tarif di atas UMP, UMK atau UMS:[22]

 

2. Penangguhan Pembayaran Upah Minimum

Kewajiban untuk membayar pekerja sesuai dengan upah minimum dapat ditangguhkan jika pengusaha tidak mampu memenuhi kewajiban ini secara keuangan.[23] Jika ini masalahnya, maka pengusaha wajib mengikuti prosedur yang diatur dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. KEP-231/MEN/2003 tahun 2003 tentang Tata Cara Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum (“Keputusan 231/2003”). Keseluruhan proses penangguhan tersebut diutarakan dalam diagram alir di bawah ini: