Pendahuluan

Sejak pengaktifan kembali pasar modal oleh Presiden Soeharto pada 10 Agustus 1977,[1] Pasar Modal Indonesia telah melalui periode perkembangan pesat yang telah memperlihatkan peningkatan pada tingkat kapitalisasi dari 2,73 miliar rupiah pada 1977 menjadi 6,870 triliun rupiah pada 2018, angka yang terus meningkat setiap tahunnya.[2] Baru-baru ini, pasar modal Indonesia bertujuan untuk memperkenalkan inovasi lebih lanjut dan menerapkan penyelesaian transaksi saham dalam dua hari pada 16 November 2018 melalui penerbitan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) No. 21/POJK.04/2018 tentang Waktu Penyelesaian Transaksi Bursa, yang telah diproyeksikan akan meningkatkan efisiensi dan mengurangi risiko sistemik yang berkaitan dengan pasar modal.[3]

Perkembangan pasar modal nasional tidak dapat dipisahkan dari keterlibatan yang kuat dan layanan yang sangat baik yang diberikan oleh profesi penunjang pasar modal (“Profesi Penunjang”). Dukungan dan bantuan yang diberikan oleh para pemain baru dalam memfasilitasi proses yang panjang dan rumit dalam kegiatan pasar modal tidak dapat diremehkan. Kerangka peraturan yang mengatur Profesi Penunjang pasar modal sendiri secara luas diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (“UU Pasar Modal”), yang pada intinya menetapkan empat jenis Profesi Penunjang, yaitu: 1) Akuntan publik (“AP”) dan kantor akuntan publik (“KAP”); 2) Konsultan hukum; 3) Penilai; dan 4) Notaris.[4]

Hal-hal yang berkaitan dengan ketentuan umum dan praktik yang berlaku pada pasar modal di Indonesia telah banyak dibahas dalam edisi Indonesia Law Digest (ILD) sebelumnya.[5] Oleh karena itu, edisi ILD kali ini akan fokus pada Profesi Penunjang dan hal-hal berikut:

1. Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik

1. Ruang lingkup kegiatan audit dalam perjanjian kerja; dan
2. Prosedur pendaftaran untuk AP dan KAP.

2. Konsultan Hukum

1. Ruang lingkup tanggung jawab konsultan hukum; dan
2. Prosedur pendaftaran untuk konsultan hukum.

3. Penilai

1. Prosedur pendaftaran untuk penilai; dan
2. Kewajiban dan larangan bagi penilai.

4. Notaris

1. Prosedur pendaftaran untuk notaris.

1. Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik

Kegiatan AP dan KAP dalam sektor pasar modal diatur dalam UU Pasar Modal dan beberapa peraturan pelaksana, yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) No. 13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan (“POJK 13/2017”) dan Surat Edaran OJK No. 36/SEOJK.03/2017 tahun 2017 tentang Tata Cara Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan (“SEOJK 36/2017”),[6] yang mengatur hal-hal spesifik berikut, diantaranya: 1) Ruang lingkup kegiatan audit dalam perjanjian kerja; dan 2) Prosedur pendaftaran untuk AP dan KAP.

1. Ruang Lingkup Kegiatan Audit dalam Perjanjian Kerja

Lembaga jasa keuangan wajib membuat perjanjian kerja dengan akuntan publik dan/atau KAP untuk melaksanakan audit keuangan tahunan.[7] Sehubungan dengan hal ini, lembaga keuangan non-bank dan lembaga pasar modal dapat menetapkan ruang lingkup untuk setiap kegiatan audit berdasarkan perjanjian kerja yang diberikan, walaupun hal ini bukanlah langkah yang wajib dilakukan.

Secara spesifik dalam sektor pasar modal, UU Pasar Modal secara spesifik mengatur ruang lingkup tanggung jawab AP dan KAP yang berkaitan dengan kegiatan audit. Dalam UU Pasar Modal, seluruh AP yang telah terdaftar bertanggung jawab untuk mengaudit laporan keuangan dari sejumlah pihak berbeda yang berkaitan dengan pasar modal, seperti emiten, pasar bursa saham, lembaga kliring dan penjaminan, dan lembaga penyimpanan dan penyelesaian.[8] Tambahan, setiap pihak yang bermaksud untuk menggunakan jasa AP dan KAP untuk melaksanakan audit tahunan sebelumnya wajib membuat perjanjian kerja dengan KAP yang bersangkutan.[9]

2. Prosedur Pendaftaran untuk AP dan KAP

Untuk memberikan layanan akuntansi kepada beragam pihak yang beroperasi dalam sektor pasar modal, AP dan KAP harus secara resmi terdaftar pada OJK dengan memenuhi persyaratan berikut:[10]

1. Memiliki izin yang masih berlaku dari Menteri Keuangan;
2. Surat tanda terdaftar tidak pernah dicabut; dan
3. Tidak pernah dihukum karena kejahatan yang berkaitan dengan sektor keuangan dan tidak tercantum dalam daftar kredit atau pembiayaan macet.

Sebagai tambahan, baik AP dan KAP memiliki seperangkat persyaratan tambahan yang wajib dipenuhi, seperti yang diatur dalam tabel berikut: