Pendahuluan

Satu dekade telah berlalu sejak pertama kali diperkenalkannya Undang-Undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang No. 19 tahun 2016 (secara bersama-sama disebut sebagai “UU ITE”).^[1] Namun, perdebatan yang berkelanjutan tentang dapat diterima atau tidaknya alat bukti elektronik (digital evidence)^[2] belum menemukan kesepahaman yang sama, sedangkan pemerintah pun belum dapat membuat kriteria yang standarusasu alat bukti elektronik (digital evidence), meskipun berbagai upaya telah dilakukan sejak tahun 2015. Selain itu, berbagai pendekatan berbeda yang digunakan oleh pengadilan dalam menangani perkara pidana dan perdata hingga saat ini hanya membuat masalah ini bertambah rumit.