Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (“
Menteri”) telah menerbitkan Peraturan
No. P.28/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 tentang Tata Cara Pemberian, Perluasan Areal Kerja dan Perpanjangan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Alam, Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Restorasi Ekosistem atau Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri pada Hutan Produksi (“
Permen LHK 28/2018”) dalam rangka mengakomodasi pelaksanaan Sistem
Online Single Submission (“
OSS”), sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah
No. 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (“
PP 24/2018”).
[1]
Permen LHK 28/2018 bertujuan untuk menyederhanakan proses Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (“IUPHHK”) di area hutan alam (“IUPHHK-HA”) dan di area hutan tanaman pada hutan produksi (“IUPHHK-HTI”), serta dalam rangka restorasi ekosistem (“IUPHHK-RE”) dan untuk perluasan areal kerja melalui sistem OSS.
Permen LHK 28/2018 menetapkan beberapa ketentuan yang secara khusus membahas tentang hal-hal berikut ini:
-
Prosedur permohonan pemberian izin;
-
Permohonan untuk perluasan areal kerja; dan
-
Perpanjangan IUPHHK-HA.
Namun, dikarenakan cakupan Permen LHK 28/2018 yang cukup luas, edisi Indonesian Legal Brief (ILB) kali ini tidak membahas poin (3) diatas dalam pembahasannya.
Prosedur Permohonan Pemberian Izin......
Subscribe to read more legal analysis.
Hukumonline Pro Intelligence
Platform AI hukum terpercaya sebagai solusi komprehensif riset Anda
*Syarat dan ketentuan berlaku