| Issue Number : 3468

Integrasi Izin Usaha Pemanfaatan hasil Hutan Kayu ke dalam Sistem OSS

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (“Menteri”) telah menerbitkan Peraturan No. P.28/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 tentang Tata Cara Pemberian, Perluasan Areal Kerja dan Perpanjangan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Alam, Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Restorasi Ekosistem atau Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri pada Hutan Produksi (“Permen LHK 28/2018”) dalam rangka mengakomodasi pelaksanaan Sistem Online Single Submission (“OSS”), sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (“PP 24/2018”).[1]
 
Permen LHK 28/2018 bertujuan untuk menyederhanakan proses Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (“IUPHHK”) di area hutan alam (“IUPHHK-HA”) dan di area hutan tanaman pada hutan produksi (“IUPHHK-HTI”), serta dalam rangka restorasi ekosistem (“IUPHHK-RE”) dan untuk perluasan areal kerja melalui sistem OSS.
 
Permen LHK 28/2018 menetapkan beberapa ketentuan yang secara khusus membahas tentang hal-hal berikut ini:
 
  1. Prosedur permohonan pemberian izin;
  2. Permohonan untuk perluasan areal kerja; dan
  3. Perpanjangan IUPHHK-HA.
 
Namun, dikarenakan cakupan Permen LHK 28/2018 yang cukup luas, edisi Indonesian Legal Brief (ILB) kali ini tidak membahas poin (3) diatas dalam pembahasannya.
Sebelumnya, hal-hal yang telah disebutkan diatas telah diatur dalam Peraturan Menteri No. P.9/MENLHK-II/2015 tentang hal yang sama, sebagaimana telah diubah oleh Peraturan Menteri No. P.32/MENLHK/SETJEN/KUM.1/5/2017 (“Peraturan Sebelumnya”).[2]
 
 
Prosedur Permohonan Pemberian Izin......

Subscribe to read more legal analysis.

Hukumonline Pro Intelligence

Platform AI hukum terpercaya sebagai solusi komprehensif riset Anda

professionalprofessionalProfessional Solutions
professionalprofessionalUniversity Solutions
*Syarat dan ketentuan berlaku
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (“Menteri”) telah menerbitkan Peraturan No. P.28/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 tentang Tata Cara Pemberian, Perluasan Areal Kerja dan Perpanjangan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Alam, Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Restorasi Ekosistem atau Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri pada Hutan Produksi (“Permen LHK 28/2018”) dalam rangka mengakomodasi pelaksanaan Sistem Online Single Submission (“OSS”), sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (“PP 24/2018”).[1]
 
Permen LHK 28/2018 bertujuan untuk menyederhanakan proses Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (“IUPHHK”) di area hutan alam (“IUPHHK-HA”) dan di area hutan tanaman pada hutan produksi (“IUPHHK-HTI”), serta dalam rangka restorasi ekosistem (“IUPHHK-RE”) dan untuk perluasan areal kerja melalui sistem OSS.
 
Permen LHK 28/2018 menetapkan beberapa ketentuan yang secara khusus membahas tentang hal-hal berikut ini:
 
  1. Prosedur permohonan pemberian izin;
  2. Permohonan untuk perluasan areal kerja; dan
  3. Perpanjangan IUPHHK-HA.
 
Namun, dikarenakan cakupan Permen LHK 28/2018 yang cukup luas, edisi Indonesian Legal Brief (ILB) kali ini tidak membahas poin (3) diatas dalam pembahasannya.
Sebelumnya, hal-hal yang telah disebutkan diatas telah diatur dalam Peraturan Menteri No. P.9/MENLHK-II/2015 tentang hal yang sama, sebagaimana telah diubah oleh Peraturan Menteri No. P.32/MENLHK/SETJEN/KUM.1/5/2017 (“Peraturan Sebelumnya”).[2]
 
 
Prosedur Permohonan Pemberian Izin......

Subscribe to read more legal analysis.

Hukumonline Pro Intelligence

Platform AI hukum terpercaya sebagai solusi komprehensif riset Anda

professionalprofessionalProfessional Solutions
professionalprofessionalUniversity Solutions
*Syarat dan ketentuan berlaku
2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info