| Issue Number : 3459

Mekanisme Monitoring dan Pengawasan atas Pengawasan Wajib Pajak Pasca Periode Pengampunan Pajak

Untukmenetapkan mekanisme monitoring dan pengawasan dari pelaksanaan pengawasan wajib pajak pasca periode pengampunan pajak, Direktur Jenderal Pajak telah menerbitkan Surat Edaran No. SE-14/PJ/2018 tentang Pengawasan Wajib Pajak Pasca Periode Pengampunan Pajak (“SE 14/2018”) yang akan menjadi pedoman baru dalam pengawasan terhadap kepatuhan wajib pajak, baik yang mengikuti maupun tidak mengikuti program pengampunan pajak.
 
Sebelum diterbitkannya SE 14/2018, ketentuan mengenai pelaksanaan pengawasan pasca pengampunan pajak diatur oleh Surat Edaran No. SE-20/PJ/2017 tentang Pengawasan Wajib Pajak Pasca Periode Pengampunan Pajak (“SE 20/2017”).[1]
......

Subscribe to read more legal analysis.

Hukumonline Pro Intelligence

Platform AI hukum terpercaya sebagai solusi komprehensif riset Anda

professionalprofessionalProfessional Solutions
professionalprofessionalUniversity Solutions
*Syarat dan ketentuan berlaku
Untukmenetapkan mekanisme monitoring dan pengawasan dari pelaksanaan pengawasan wajib pajak pasca periode pengampunan pajak, Direktur Jenderal Pajak telah menerbitkan Surat Edaran No. SE-14/PJ/2018 tentang Pengawasan Wajib Pajak Pasca Periode Pengampunan Pajak (“SE 14/2018”) yang akan menjadi pedoman baru dalam pengawasan terhadap kepatuhan wajib pajak, baik yang mengikuti maupun tidak mengikuti program pengampunan pajak.
 
Sebelum diterbitkannya SE 14/2018, ketentuan mengenai pelaksanaan pengawasan pasca pengampunan pajak diatur oleh Surat Edaran No. SE-20/PJ/2017 tentang Pengawasan Wajib Pajak Pasca Periode Pengampunan Pajak (“SE 20/2017”).[1]
......

Subscribe to read more legal analysis.

Hukumonline Pro Intelligence

Platform AI hukum terpercaya sebagai solusi komprehensif riset Anda

professionalprofessionalProfessional Solutions
professionalprofessionalUniversity Solutions
*Syarat dan ketentuan berlaku
2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info