Pendahuluan

Indonesia adalah negara dengan populasi muslim terbesar dan maka dari itu, prinsip-prinsip hukum syariah umumnya diterapkan dalam berbagai sektor bisnisnya, termasuk sektor keuangan, dengan tujuan untuk lebih mengakomodasi kebutuhan-kebutuhan spesifik dari para warganegara muslimnya. Tren keuangan syariah sendiri mulai berkembang dari abad dua puluh dan melibatkan pelaksanaan prinsip-prinsip yang berbasis syariah dalam sektor perbankan.^[1]

Dengan jumlah konsumen potensial yang sangat besar, perbankan dan usaha-usaha syariah saat ini telah berhasil mencapai pertumbuhan eksponensial di seluruh Indonesia, dengan jumlah transaksi berjalan yang tinggi. Namun, akibatnya, hal ini membuat terjadinya peningkatan pada jumlah sengketa-sengketa yang terjadi. Untuk menghadapi situasi tersebut, Majelis Ulama Indonesia (“MUI”) mengambil inisiatif untuk mendirikan badan arbitrasi syariah pertama dan satu-satunya di negara ini, yaitu Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (“BAMUI”), yang mengganti namanya menjadi Badan Arbitrase Syariah Nasional (“Basyarnas”).^[2]